The Flying Widow Bar > If Only...

Reconstruct Indonesia!

(1/4) > >>

Èxsharaèn:
Hayo, mungkin ini jadi tantangan If Only... yang paling sulit :D

Daripada menghujat pemerintah terus-menerus sehingga membuang-buang energi, ayo coba pikirkan hal ini.

Andaikan kamu diberi wewenang penuh untuk menyusun kembali Indonesia dari nol, apa saja yang akan kamu lakukan?

Karena ini butuh pemikiran banyak (kecuali yang mau iseng langsung jawab :P), aku nanti dulu yah :D

Stash:
Aku teringat ada film india yang bagus. Seorang reporter TV ditantang jadi perdana menteri selama 1 hari. Tahu apa yang dia lakukan selama 1 hari? Dia ajak sekretarisnya, disuruh bawa segepok kertas, plus 1 mesin ketik. Dia keliling ke tempat-tempat umum, misal pasar, kepolisian, rumah sakit, dll. Kalau ada pejabat yang bertindak sewenang-wenang, saat itu juga langsung dipecat.

Aku rasa ini yang diperlukan oleh Indonesia. Kita perlu pemimpin yang tidak terkekang oleh parpol manapun, sehingga berani bertindak demi kepentingan rakyat.

Selama pemimpinnya saja terkekang, jangan harap Indonesia bisa maju. Ayo dukung terwujudnya UU diperbolehkannya calon independen di pilkada dan pilpres!!!!

Èxsharaèn:
Ideku baru satu yang terpikir...

Menyatukan semua nomor telepon layanan publik (Telkom, PLN, PDAM, kantor polisi, PMK, rumah sakit, dll.). Biar nggak ribet ngapalinnya :P

Dan harus bebas pulsa ;D juga harus bisa diakses via HP dan telepon umum.

Tapi aku rasa ada satu hal lagi yang harus dihilangkan dari urusan negara: SARA, terutama agama. Katanya negara multikultural, kok ada satu agama yang dominan...

Stash:
Kalau ada 1 agama dominan, masih wajar lah. Yg gak wajar tuh kalau semua tindakan harus mengatas namakan agama yg dominan itu, seakan-akan agama lain gak dianggap. Dominan boleh, tapi harus toleran dong.

Èxsharaèn:
Kalau negara agama, aku maklum kalau ada satu agama dominan. Kalau bukan, aku nggak maklum ;D

Ada satu lagi ideku. Kalau mau membuat keputusan, sosialisasi harus jelas dan menyeluruh sebelum keputusannya diberlakukan. Seperti tarif disinsentif PLN, mana ada edarannya dari PLN... yang memberi perhitungan tarif kan malah media massa. Lalu, kalau menyelesaikan masalah, jangan memberantas gejala-gejala yang timbul saja, tapi akar permasalahannya tidak disentuh. Jadinya seperti kasus Fitna sekarang...

Tapi memang lebih gampang ngomong daripada dilakukan :P

Navigasi

[0] Indeks Pesan

[#] Halaman berikutnya

Jawab

Ke versi lengkap