Demokrasi kebablasan: Ketua DPRD Sumut meninggal

[Èxsharaèn]

Ini sudah keterlaluan namanya kalau sampai ada pejabat negara yang meninggal gara-gara demo.

Mungkin sudah pada tahu semua insiden kemarin di DPRD Sumut. Gara-gara tuntutan pemekaran provinsi Tapanuli ditangguhkan, massa beringas di kantor DPRD Sumut dan sempat menyandera beberapa pejabat. Saat ketua DPRD (alm.) Abdul Aziz Angkat berusaha melarikan diri, dia dihadang massa. Pengamanan (katanya) sudah ketat, namun Abdul tetap kena beberapa pukulan. Saat itu dilaporkan Abdul Aziz mulai menderita sakit di dada sebelah kiri dan akhirnya pingsan. Yang memprihatinkan, upaya evakuasi Abdul Aziz dihalang-halangi massa (mereka berasumsi Abdul Aziz pura-pura sakit), bahkan truk polisi yang akan membawanya ke rumah sakit dihalang-halangi hingga satu jam. Abdul Aziz pun akhirnya meninggal. Hasil visum belum keluar, tapi Kapoltabes Medan menyatakan bahwa Abdul Aziz meninggal akibat serangan jantung, namun pihak keluarga meragukan pernyataan itu karena ada luka cakar di dada dan memar di rahang serta beberapa benjolan.

(disadur dari berbagai situs: http://www.detiknews.com, http://www.metrotvnews.com, http://www.jawapos.co.id)

Seperti ini kah yang namanya demokrasi? Demo sih boleh, tapi kan tetap ada tata cara dan hukumnya. Mending balik ke era Orde Baru, demo sangat ditekan, daripada tiap hari ada demo dan malah jatuh korban meninggal. Seperti orang tidak berpendidikan saja (atau memang tidak berpendidikan?), demo selalu jadi anarkis. Apa iya suara mereka tetap bakal didengarkan lewat kekerasan?

Yang konyol juga sih, pengamanan saat itu justru tidak terlalu kuat. Menurut kabar, hanya ada 250 polisi yang diturunkan melawan 2000 lebih massa. Yang agak menyebalkan, Polri tidak mau disalahkan juga. Ini kutipan pernyataan Polri:

Saya tidak menyatakan kegagalan. Yang jelas aparat kepolisian dan satpam sudah berusaha.

http://www.detiknews.com/read/2009/02/03/201803/1079061/10/hanya-turunkan-250-personel-polisi-tolak-dianggap-gagal

Ya memang sih katanya rasio polisi untuk masyarakat Indonesia terlalu tinggi (aku lupa berapa angkanya, harusnya yang ideal 1:1, tapi nggak mungkin kan ), tapi sudah tahu yang namanya demo itu biasanya bermassa besar, apalagi ini ke DPRD. Bahkan ada wacana seperti ini:

Ketentuannya kalau pelaku demo satu pengamanannya minimal berlipat dua.

http://www.detiknews.com/read/2009/02/04/120053/1079305/10/mabes-polri-selidiki-prosedur-pengamanan-demo

Berarti kan minimal 4000 personel. Kok ya cuma nurunin anggota segitu... konon Kapoltabes Medan sedang diperiksa, bahkan mulai ada tuntutan Kapolda Sumut diganti.

Nah kalau dulu pernah ramai UU antipornografi, kenapa tidak dibuatkan UU antidemonstrasi?

[Stash]

Sekedar info saja, di Singapura sini, mirip jaman orba lho. Demo dibatasi, malah selama aku tahu, jarang banget demo disini. Berita di koran2 dan TV pun diatur. Jd gak akan kamu menemukan berita2 sepanas media massa Indonesia.

Tapi kenapa disini masyarakatnya gak protes2 seperti di Indonesia?

Simpel, karena disini aturan benar2 utk mensejahterakan masyarakat, dan aturan yg dibuat 100% dijalankan dgn semestinya.

Soal polisi, disini kamu susah lho utk menemukan 1 saja polisi. Hampir gak pernah kelihatan polisinya. Beneran. Langka bisa melihat polisi sedang bertugas. Itu karena dimana2 ada kamera. Jadi polisi gak harus tersebar di penjuru kota. Alhasil, misal ada kejadian kayak di Sumut ini, hrsnya hampir semua tenaga polisi bisa dikerahkan kesana. Kalo skrg, polisi msh hrs jaga jalan, jaga bank, dll. Polisi terlalu tersebar dimana2. Akhirnya ya gitu, ada kejadian besar, kewalahan deh.

[Èxsharaèn]

Catatan saja, perbandingannya kurang pas, karena Singapura itu negara maju Jangan salah, polisi itu sendiri masih dibagi-bagi lho, kerjaannya lain-lain (pernah ngamati nggak ada yang beda antara polantas dengan reskrim misalnya ). Bahkan, dalam satu bagian pun bisa kejadian ada yang tidak tahu bagian tertentu di daerah lain, mungkin saking ruwetnya pembagiannya dan bisa tidak sama di tiap wilayah (ini kejadian beneran: aku punya teman polantas yang kebetulan sudah menengah pangkatnya. Waktu aku tanyai nama bagian tempat Pak Pranatal dulunya bertugas di Surabaya, dia mengaku tidak tahu. Sama-sama bagian lantas lho... tapi aku ya nggak bisa menyalahkan sepenuhnya sih, wong dia orang... Semarang ). Belum lagi kebiasaan "aneh" polisi yang suka menyingkat-nyingkat nama dengan cara yang sama anehnya...

Kalau masalah tersebar atau tidak, bukannya lebih bagus tersebar? Selama belum ada persetujuan masyarakat untuk menggunakan kamera (aku nggak yakin orang Indonesia mau dimata-matai lewat CCTV di sudut lampu lalu lintas), tambah nggak efektif dong kalau semuanya terpusat? Kalau ada kejadian dan kebetulan jauh dari markas, lebih untung kalau tersebar, siapa tahu ada unit yang kebetulan dekat dengan lokasi. Aku memang tidak bilang kalau demo ini terencana (beberapa hari kemudian baru diketahui demikian) dan perbedaan yang boleh dibilang nggak bisa dibandingkan dengan orang Indonesia, orang Singapura setahuku sangat taat peraturan (selain dendanya yang terlalu besar). Jadi kurasa kurang tepat kalau kamu bilang polisi jarang kelihatan karena ada kamera (cari info lagi gih sebelum orang Singapura protes )

At least, dari tayangan televisi, aku salut lah dengan mantan Kapoltabes Medan (yup, sekarang posisinya sudah diganti). Dia mengaku salah, bahkan dia bilang kalau dia siap menanggung sendirian jika harus dicopot dari jabatan (walaupun tidak terkabul karena Kapolda Sumut ikut kena copot juga, dan ujung-ujungnya beberapa pejabat di bawahnya mulai kena).

Perkembangan kasus ini, jumlah tersangka terus mekar: dari semula delapan (sehari setelah insiden) jadi 55 (sampai sekarang). Salah satunya adalah pemrakarsa pemekaran Provinsi Tapanuli (nah lho...) dan beberapa anggota DPRD sendiri. Menurut pemeriksaan sementara, katanya pelaku demo diberi upah 20-25 ribu...

[Stash]

Eits, jangan salah. Disini ya rg singapur suka menyebrang di sembarang tempat

Tapi emang overall, mereka memang taat peraturan.